PROWAN dan GNI Dukung Penuh Desakan KAMAK Usut Dugaan Penyimpangan Program MBG di Sumatera Utara


‎MEDAN, 12 Juni 2026 — Profesionalisme Online Wartawan Nasional (PROWAN) dan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Negarawan Indonesia (DPP GNI) menyatakan dukungan penuh terhadap desakan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara.
‎Ketua PROWAN sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI), Jonni Kenro, menegaskan bahwa dua elemen masyarakat yang dipimpinnya secara resmi berdiri bersama KAMAK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG.
‎Porsi Tidak Layak, Negara Dirugikan
‎Jonni Kenro mengungkapkan keprihatinan mendalam atas temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa porsi makanan yang disajikan dalam program MBG dinilai tidak sebanding dengan anggaran Rp10.000 per porsi yang telah ditetapkan.
‎"Kami sudah melihat langsung bagaimana kondisi porsi makanan yang sampai ke tangan anak-anak di sekolah. Ini jauh dari kata bergizi. Jika anggaran Rp10.000 per porsi tidak terealisasi sebagaimana mestinya, maka ke mana selisih anggarannya? Ini harus dijawab secara terbuka oleh pengelola SPPG dan pihak terkait," tegas Jonni.
‎Dukung Audit 42 Titik SPPG
‎PROWAN dan GNI turut mendukung permintaan KAMAK agar Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, KPK, BPK, dan BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh titik SPPG yang beroperasi di Sumatera Utara, termasuk 42 titik SPPG yang disebut-sebut dikelola oleh satu pengusaha berinisial Rb.
‎"Konsentrasi pengelolaan puluhan titik SPPG pada satu pihak adalah anomali yang harus dijelaskan. Kami mendukung penuh audit menyeluruh, penelusuran aliran anggaran, proses pengadaan, hingga mekanisme distribusi makanan di seluruh titik SPPG Sumatera Utara," kata Jonni.
‎Kontrol Sosial Adalah Kewajiban
‎Sebagai organisasi yang bergerak di bidang jurnalisme profesional yang memimpin puluhan Media online dan pembinaan generasi kebangsaan, PROWAN dan GNI memandang bahwa pengawasan publik terhadap program-program yang bersumber dari anggaran negara adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi yang sehat.
‎"Program MBG adalah program mulia yang lahir dari niat baik untuk mencerdaskan dan menyehatkan generasi bangsa. Kami tidak akan membiarkan program sebesar ini dikotori oleh praktik korupsi, mark-up, atau monopoli oleh pihak tertentu. PROWAN dan GNI akan terus mengawal proses ini hingga ada kejelasan hukum," tutup Jonni Kenro.
‎PROWAN dan GNI memastikan akan turut hadir dalam aksi yang direncanakan di Medan dan Jakarta sebagai bentuk nyata kontrol sosial masyarakat sipil terhadap tata kelola program pemerintah.
‎(Team)