HMI Itu Bukan Organisasi Politik, Tetapi Organisasi Mahasiswa Islam yang Berbasis Intelektual, Keilmuan dan Kader Umat
Oleh: Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos
Pengurus MW KAHMI Sumut 2026–2031
Pendahuluan: Meluruskan Cara Pandang terhadap HMI
Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. HMI lahir di Yogyakarta pada 5 Februari 1947, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Organisasi ini didirikan oleh Lafran Pane bersama sejumlah mahasiswa dengan semangat mempertemukan dua komitmen besar: keislaman dan keindonesiaan.
Karena perjalanan sejarahnya yang panjang, HMI sering kali dipersepsikan sebagai organisasi politik. Persepsi tersebut tidak sepenuhnya mengherankan. Banyak kader dan alumni HMI sepanjang sejarah kemudian hadir dalam ruang publik, pemerintahan, parlemen, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi sosial, bahkan partai politik.
Namun, harus dibedakan secara tegas antara HMI sebagai organisasi dengan kader atau alumninya sebagai individu.
HMI bukan partai politik.
HMI bukan organisasi sayap partai politik.
HMI bukan kendaraan politik praktis.
HMI adalah organisasi mahasiswa, organisasi kader, organisasi perjuangan, dan organisasi yang bersifat independen. Dalam rumusan tujuan HMI, orientasi utamanya adalah membentuk insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.
Karena itu, apabila ada kader HMI yang kemudian masuk ke dunia politik, menjadi anggota DPR, kepala daerah, menteri, birokrat, akademisi, pengusaha atau profesi lainnya, maka itu adalah pilihan dan perjalanan pribadi kader setelah atau dalam kehidupannya di luar struktur HMI.
HMI tidak boleh direduksi menjadi politik praktis.
Sebaliknya, HMI harus ditempatkan sebagai ruang pembentukan manusia: manusia yang berilmu, beriman, kritis, kreatif, memiliki kepedulian sosial, memiliki tanggung jawab kebangsaan, dan mampu mengabdikan ilmunya untuk kemaslahatan umat dan bangsa.
---
Lafran Pane dan Gagasan Besar Kelahiran HMI
Untuk memahami HMI hari ini, kita harus kembali kepada konteks kelahirannya.
HMI berdiri pada 5 Februari 1947, ketika Indonesia masih berada dalam situasi revolusi mempertahankan kemerdekaan. Pada masa tersebut, kehidupan bangsa belum stabil. Negara yang baru merdeka menghadapi ancaman politik, ekonomi, sosial dan militer.
Di tengah keadaan itu, Lafran Pane melihat adanya kebutuhan terhadap sebuah organisasi mahasiswa Islam yang tidak hanya berbicara mengenai kehidupan kampus, tetapi juga mampu membangun kualitas intelektual dan spiritual mahasiswa Muslim.
Dari sinilah lahir gagasan HMI.
Menurut sejarah organisasi yang dipublikasikan PB HMI, HMI didirikan di Yogyakarta pada 14 Rabiul Awal 1366 H yang bertepatan dengan 5 Februari 1947.
Dalam berbagai kajian sejarah HMI, misi awal organisasi berkaitan erat dengan dua komitmen: mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan meningkatkan derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam.
Artinya, sejak awal HMI tidak dibangun untuk menjadi partai politik.
HMI dibangun untuk mendidik mahasiswa Muslim agar mampu menjadi manusia Indonesia yang memiliki kualitas keislaman, keilmuan dan kebangsaan.
Inilah yang sering kali terlupakan.
---
Fase Pertama: HMI dan Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada fase awal, HMI tumbuh dalam situasi revolusi fisik.
Mahasiswa tidak hidup dalam ruang akademik yang steril dari persoalan bangsa. Negara sedang mempertahankan kemerdekaan. Karena itu, semangat keumatan dan kebangsaan menjadi bagian dari kehidupan kader HMI.
Sejumlah kader HMI terlibat dalam perjuangan mempertahankan Republik Indonesia. Sejarah HMI mencatat bahwa fase awal perjuangan organisasi bersinggungan dengan perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan, termasuk menghadapi agresi Belanda dan berbagai gejolak politik setelah kemerdekaan.
Namun, keterlibatan kader dalam perjuangan kebangsaan tersebut tidak otomatis menjadikan HMI sebagai organisasi politik.
Sebab, kesadaran politik tidak sama dengan politik praktis.
Seorang mahasiswa boleh memiliki kesadaran politik.
Seorang kader organisasi mahasiswa boleh mengkritik kebijakan pemerintah.
Seorang kader boleh menyampaikan aspirasi masyarakat.
Seorang kader bahkan boleh turun ke jalan menyampaikan tuntutan.
Tetapi organisasi mahasiswa tetap bukan partai politik selama orientasi dan struktur organisasinya tidak dibangun untuk perebutan kekuasaan politik melalui mekanisme kepartaian.
Di sinilah pentingnya memahami posisi HMI secara proporsional.
---
Fase Kedua: Pertumbuhan HMI dan Konsolidasi Organisasi
Setelah masa revolusi, HMI memasuki fase pertumbuhan dan konsolidasi.
Cabang-cabang HMI berkembang di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Organisasi tidak lagi hanya berpusat pada dinamika Yogyakarta, tetapi mulai menjadi jaringan mahasiswa Islam nasional.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap kader Muslim yang memiliki kemampuan akademik dan kepemimpinan ternyata sangat besar.
HMI kemudian tidak hanya menjadi ruang berkumpul mahasiswa Islam.
Ia berkembang menjadi laboratorium kaderisasi.
Di dalamnya mahasiswa belajar berdiskusi, membaca, menulis, berbicara di depan publik, mengelola organisasi, melakukan kajian, memahami persoalan masyarakat dan menguji gagasan.
Tradisi inilah yang kemudian melahirkan banyak intelektual dan pemimpin bangsa dari berbagai bidang kehidupan.
Karena itu, apabila seseorang ingin memahami HMI hanya dari aktivitas demonstrasinya, ia sesungguhnya hanya melihat satu sisi kecil dari kehidupan HMI.
Di balik aksi demonstrasi terdapat proses panjang:
membaca, berdiskusi, mengkaji, berdebat, menulis, berorganisasi dan mengabdi.
---
Fase Ketiga: HMI dan Pergulatan Kebangsaan 1960-an
Memasuki dekade 1960-an, Indonesia mengalami pergulatan politik yang sangat tajam.
HMI berada di tengah pertarungan ideologi dan perubahan politik nasional. Pada masa itu, HMI berhadapan dengan kekuatan politik yang mengancam eksistensinya.
Kajian sejarah mengenai HMI menunjukkan bahwa pada masa tersebut HMI menjadi salah satu organisasi mahasiswa yang berhadapan dengan CGMI dan lingkungan politik kiri. Bahkan keberadaan HMI pernah menghadapi ancaman pembubaran.
Setelah peristiwa G30S 1965, dinamika gerakan mahasiswa semakin menguat. HMI bersama organisasi mahasiswa lainnya kemudian terlibat dalam perkembangan gerakan mahasiswa yang pada akhirnya melahirkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa HMI termasuk organisasi yang mendukung tindakan tegas terhadap PKI dalam dinamika politik pasca-G30S dan kemudian terlibat dalam gerakan mahasiswa yang menyuarakan tuntutan Tritura.
Inilah salah satu bagian sejarah HMI yang tidak boleh dihapus.
Tetapi juga tidak boleh disalahartikan.
HMI berpolitik kebangsaan, tetapi HMI bukan partai politik.
Keterlibatan HMI dalam persoalan bangsa pada masa itu merupakan bentuk peran organisasi mahasiswa dalam kehidupan nasional.
---
Kongres HMI VIII Surakarta 1966: Salah Satu Titik Penting Sejarah
Kongres HMI VIII di Surakarta pada September 1966 menjadi salah satu momentum penting dalam sejarah organisasi.
Sebuah kajian sejarah Universitas Sebelas Maret mencatat bahwa kongres tersebut dihadiri sekitar 3.000 peserta dan berlangsung dalam situasi transisi politik Indonesia setelah 1965.
Pada kongres tersebut juga berlangsung perkembangan penting dalam kehidupan keluarga besar HMI, termasuk peresmian Korps Alumni HMI (KAHMI) dan kelahiran KOHATI.
KAHMI kemudian menjadi wadah alumni HMI yang bergerak dalam ruang kemasyarakatan, kecendekiawanan dan kekeluargaan.
Ini penting ditegaskan:
HMI adalah rumah kader mahasiswa. KAHMI adalah rumah alumni.
Ketika seorang kader telah menyelesaikan masa kemahasiswaannya, ia dapat melanjutkan pengabdian melalui berbagai profesi dan ruang kehidupan.
---
Fase Keempat: Nurcholish Madjid dan Kebangkitan Intelektual HMI
Salah satu periode paling penting dalam sejarah intelektual HMI adalah ketika Nurcholish Madjid atau Cak Nur memimpin PB HMI.
Cak Nur menjadi Ketua Umum PB HMI pada 1967 dan kembali terpilih untuk periode berikutnya pada 1969. Ia kemudian menjadi salah satu intelektual Muslim Indonesia paling berpengaruh.
Pada masa inilah tradisi intelektual HMI semakin memperoleh bentuk yang kuat.
Salah satu warisan terpentingnya adalah Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang dirumuskan pada 1969 sebagai panduan ideologis bagi kader HMI.
NDP bukan sekadar bahan bacaan kader.
NDP menjadi salah satu usaha HMI membangun kerangka berpikir yang mempertemukan:
iman, ilmu, manusia, masyarakat, keadilan dan perjuangan.
Cak Nur juga menyampaikan pidato monumental pada 2 Januari 1970 mengenai pembaruan pemikiran Islam dan integrasi umat.
Dari sini terlihat bahwa sejarah HMI tidak hanya sejarah demonstrasi.
HMI juga memiliki sejarah pemikiran.
Bahkan dalam banyak hal, kekuatan terbesar HMI justru berada pada kemampuan melahirkan manusia yang mampu berpikir.
---
HMI sebagai Rumah Intelektual
Kalau kita kembali kepada tujuan HMI, maka kata “akademis” berada di depan.
Tujuan HMI adalah:
«“Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.”»
Rumusan tersebut melahirkan apa yang dikenal sebagai Lima Kualitas Insan Cita:
1. Insan akademis;
2. Insan pencipta;
3. Insan pengabdi;
4. Insan yang bernafaskan Islam;
5. Insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan HMI seharusnya tidak hanya dihitung dari berapa banyak kader yang menjadi pejabat.
Lebih jauh dari itu.
Pertanyaannya adalah:
Berapa banyak kader HMI yang menjadi manusia berilmu?
Berapa banyak yang mampu menciptakan gagasan?
Berapa banyak yang mengabdikan ilmunya?
Berapa banyak yang memiliki integritas?
Berapa banyak yang mampu membela kepentingan masyarakat?
Dan berapa banyak yang tetap memegang nilai-nilai Islam ketika memasuki berbagai profesi?
---
Fase Kelima: Orde Baru dan Ujian Independensi HMI
Memasuki Orde Baru, HMI kembali menghadapi ujian sejarah.
Pada satu sisi, HMI memiliki hubungan yang cukup dekat dengan kekuasaan pada periode tertentu. Pada sisi lain, di dalam tubuh HMI juga berkembang tradisi kritis dan intelektual.
Puncak persoalan terjadi ketika pemerintah Orde Baru memberlakukan kebijakan asas tunggal.
Kongres HMI XV di Medan pada 1983 menjadi salah satu titik penting perdebatan tersebut. HMI ketika itu belum menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Tiga tahun kemudian, dalam Kongres HMI XVI di Padang 1986, HMI akhirnya menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Keputusan itu kemudian melahirkan perpecahan internal yang dikenal sebagai HMI Dipo dan HMI MPO.
Ini adalah salah satu bab paling kompleks dalam sejarah HMI.
Ada kader yang memandang penerimaan Pancasila sebagai strategi mempertahankan keberlangsungan organisasi di tengah tekanan negara.
Ada pula kader yang menganggap mempertahankan Islam sebagai asas adalah bentuk konsistensi terhadap identitas awal HMI.
Perbedaan itu tidak sederhana.
Ia merupakan pertarungan antara identitas, idealisme, strategi dan realitas politik negara.
Sejarah harus dibaca secara dewasa.
Jangan menghakimi sejarah hanya dengan kacamata hari ini.
---
Fase Keenam: Reformasi 1998 dan Babak Baru HMI
Reformasi 1998 kembali mengubah lanskap politik Indonesia.
Jatuhnya Orde Baru membuka ruang demokrasi yang jauh lebih luas.
Dalam konteks HMI, Reformasi juga menjadi momentum penting untuk menata kembali identitas dan hubungan internal organisasi.
Kajian akademik mencatat bahwa pada Kongres HMI di Jambi tahun 1999, HMI yang sebelumnya menerima asas tunggal Pancasila memutuskan mengembalikan Islam sebagai asas. Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta menyatukan kembali seluruh tradisi HMI Dipo dan HMI MPO karena keduanya telah berkembang dengan karakter dan tradisi organisasi yang berbeda.
Dari sini kita belajar bahwa sejarah organisasi bukan hanya tentang menang atau kalah.
Sejarah juga tentang luka, perbedaan, pembelajaran dan rekonsiliasi.
---
HMI dan Politik: Di Mana Batasnya?
Di sinilah pernyataan “HMI bukan organisasi politik” harus dipahami secara tepat.
HMI bukan organisasi politik praktis.
Tetapi HMI tidak mungkin menjadi organisasi yang buta politik.
Mengapa?
Karena mahasiswa adalah bagian dari masyarakat.
Kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap rakyat.
Kebijakan pendidikan mempengaruhi mahasiswa.
Kebijakan ekonomi mempengaruhi masyarakat.
Kebijakan hukum mempengaruhi keadilan.
Kebijakan publik mempengaruhi masa depan bangsa.
Karena itu, kader HMI harus memahami politik.
Tetapi memahami politik tidak berarti menjadi alat politik.
Kritis bukan berarti partisan.
Berani bersuara bukan berarti menjadi sayap partai.
Memiliki pilihan politik secara pribadi bukan berarti membawa HMI menjadi kendaraan politik.
Di sinilah prinsip independensi HMI menjadi sangat penting.
Independensi harus menjadi karakter organisasi, bukan sekadar slogan dalam forum-forum kaderisasi.
---
Kader HMI Boleh Masuk Politik, HMI Tidak Boleh Menjadi Alat Politik
Ada satu hal yang harus dipahami secara jernih.
Seorang kader HMI setelah menjalani proses kaderisasi tentu memiliki hak sebagai warga negara.
Ia boleh menjadi akademisi.
Ia boleh menjadi pengusaha.
Ia boleh menjadi birokrat.
Ia boleh menjadi aktivis.
Ia boleh menjadi wartawan.
Ia boleh menjadi profesional.
Ia boleh menjadi anggota legislatif.
Ia bahkan boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik sesuai pilihan pribadinya.
Tetapi ketika ia memasuki ruang politik praktis, maka ia harus mampu membedakan:
mana dirinya sebagai kader/alumni secara personal dan mana HMI sebagai organisasi.
Jangan sampai kepentingan politik pribadi kemudian menggunakan simbol, struktur, massa dan nama HMI sebagai instrumen politik praktis.
Kalau itu terjadi, maka independensi HMI akan kehilangan makna.
---
HMI Harus Kembali Memperkuat Tradisi Keilmuan
Menurut saya, tantangan terbesar HMI hari ini bukan semata-mata bagaimana memperbanyak kader.
Tantangan yang lebih besar adalah:
bagaimana melahirkan kader yang berkualitas.
Era digital telah mengubah cara mahasiswa mendapatkan informasi.
Dulu, seorang kader harus membaca buku untuk memahami teori.
Sekarang, informasi dapat ditemukan dalam hitungan detik.
Namun persoalannya bukan lagi kekurangan informasi.
Persoalannya adalah kemampuan memilah informasi.
Hoaks beredar.
Disinformasi berkembang.
Potongan video dipakai untuk membentuk opini.
Algoritma media sosial menentukan apa yang kita lihat.
Dalam kondisi seperti itu, HMI harus menjadi benteng intelektual.
Kader HMI harus mampu membedakan:
data dengan opini, fakta dengan propaganda, kritik dengan fitnah, argumentasi dengan provokasi.
Karena itu, tradisi membaca harus dihidupkan kembali.
Diskusi harus diperkuat.
Kajian ilmiah harus diperbanyak.
Penelitian mahasiswa harus didorong.
Literasi digital harus menjadi bagian dari kaderisasi.
Dan kader HMI harus berani berbeda pendapat tanpa kehilangan persaudaraan.
---
HMI Harus Melahirkan Intelektual, Bukan Sekadar Aktivis
Aktivisme penting.
Demonstrasi penting.
Gerakan sosial penting.
Kontrol sosial penting.
Tetapi semua itu harus dibangun di atas pengetahuan.
Jangan sampai kader HMI berteriak paling keras tetapi tidak memahami masalah yang sedang diteriakkan.
Jangan sampai kader paling aktif membuat pernyataan publik tetapi tidak membaca data.
Jangan sampai HMI memiliki banyak kegiatan tetapi miskin gagasan.
Karena HMI memiliki sejarah intelektual yang panjang.
Dari Lafran Pane hingga Nurcholish Madjid, dari tradisi diskusi hingga NDP, HMI memiliki warisan intelektual yang sangat besar.
Warisan itu jangan hanya menjadi cerita sejarah.
Ia harus menjadi tradisi hidup.
---
HMI dan Masa Depan Umat
HMI juga harus kembali melihat persoalan umat secara konkret.
Kemiskinan.
Pengangguran.
Ketimpangan pendidikan.
Krisis lingkungan.
Korupsi.
Kesenjangan digital.
Radikalisme.
Polarisasi sosial.
Krisis literasi.
Masalah kesehatan masyarakat.
Krisis moral.
Semua persoalan tersebut membutuhkan kader yang memiliki kemampuan intelektual sekaligus kepekaan sosial.
HMI tidak cukup hanya menghasilkan kader yang pandai berbicara tentang umat.
HMI harus melahirkan kader yang bekerja untuk umat.
Inilah makna “pengabdi”.
Ilmu yang tidak diabdikan kepada masyarakat akan berhenti sebagai pengetahuan pribadi.
Islam yang tidak melahirkan keadilan sosial akan kehilangan dimensi sosialnya.
Dan organisasi yang tidak mampu menjawab persoalan masyarakat akan kehilangan relevansinya.
---
HMI dan Indonesia: Keislaman dan Keindonesiaan
Salah satu kekuatan historis HMI adalah kemampuannya mempertemukan dua identitas:
Islam dan Indonesia.
Kader HMI tidak perlu mempertentangkan keduanya.
Menjadi Muslim yang taat tidak berarti menjadi kurang Indonesia.
Menjadi nasionalis tidak berarti harus meninggalkan Islam.
Justru HMI sejak awal menunjukkan bahwa keislaman dan keindonesiaan dapat berjalan bersama.
Inilah wawasan integralistik HMI: menjadi Muslim sekaligus menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Gagasan tentang dua komitmen asasi HMI—keislaman dan keindonesiaan—merupakan bagian penting dari pemaknaan mission HMI.
Karena itu, HMI harus menjadi salah satu kekuatan intelektual yang menjaga Indonesia tetap demokratis, religius, berkeadaban dan berkeadilan.
---
Jangan Jadikan HMI Sekadar Mesin Politik
Saya berpandangan bahwa salah satu bahaya terbesar bagi HMI adalah ketika organisasi kader mulai diukur berdasarkan kedekatannya dengan kekuasaan.
Kalau ukuran keberhasilan HMI adalah berapa banyak kader yang menjadi pejabat, maka kita telah mempersempit makna HMI.
Pejabat hanyalah salah satu profesi.
Kader HMI yang menjadi guru dan mencerdaskan anak bangsa juga berjasa.
Kader HMI yang menjadi dokter dan melayani masyarakat juga berjasa.
Kader HMI yang menjadi dosen dan menghasilkan penelitian juga berjasa.
Kader HMI yang menjadi pengusaha dan membuka lapangan kerja juga berjasa.
Kader HMI yang menjadi wartawan dan menjaga independensi pers juga berjasa.
Kader HMI yang menjadi aktivis sosial dan membela masyarakat miskin juga berjasa.
Kader HMI yang mengabdikan diri di desa-desa terpencil juga berjasa.
Dengan demikian, jangan ukur HMI hanya dari jumlah kader yang masuk kekuasaan. Ukurlah dari seberapa besar HMI melahirkan manusia yang bermanfaat.
---
Dari HMI untuk Indonesia
HMI telah melewati hampir delapan dekade sejarah.
Ia lahir pada 1947.
Ia melewati revolusi.
Ia tumbuh dalam demokrasi parlementer.
Ia menghadapi pergulatan politik 1960-an.
Ia menghadapi Orde Baru.
Ia mengalami perdebatan asas.
Ia mengalami perpecahan.
Ia melewati Reformasi.
Dan hari ini HMI menghadapi generasi digital.
Setiap zaman menghadirkan tantangan yang berbeda.
Tetapi satu hal harus tetap dipertahankan:
HMI harus tetap menjadi rumah kaderisasi intelektual Muslim Indonesia.
Rumah bagi mahasiswa untuk belajar.
Rumah bagi mahasiswa untuk berpikir.
Rumah bagi mahasiswa untuk berdiskusi.
Rumah bagi mahasiswa untuk mengabdi.
Rumah bagi mahasiswa untuk membangun karakter.
Rumah bagi mahasiswa untuk memahami Islam.
Rumah bagi mahasiswa untuk memahami Indonesia.
Dan rumah bagi lahirnya manusia yang kelak mampu memberikan solusi bagi umat dan bangsa.
---
Penutup: Kembali kepada Khittah Perjuangan
Pada akhirnya, HMI tidak boleh kehilangan jati dirinya hanya karena sebagian kadernya memilih jalan politik.
HMI harus tetap independen.
HMI harus tetap menjadi organisasi mahasiswa.
HMI harus tetap menjadi organisasi kader.
HMI harus tetap menjadi organisasi perjuangan.
HMI harus tetap menjadikan keilmuan sebagai kekuatan.
HMI harus tetap menjadikan Islam sebagai sumber nilai.
HMI harus tetap menjadikan kebangsaan sebagai ruang pengabdian.
Dan HMI harus tetap melahirkan insan akademis, pencipta dan pengabdi.
Sejarah telah membuktikan bahwa kekuatan HMI bukan hanya terletak pada jumlah kadernya.
Kekuatan HMI terletak pada gagasan.
Kekuatan HMI terletak pada kaderisasi.
Kekuatan HMI terletak pada intelektualitas.
Kekuatan HMI terletak pada keislaman.
Kekuatan HMI terletak pada keindonesiaan.
Dan kekuatan HMI terletak pada independensinya.
Karena itu, mari kita kembalikan HMI kepada ruh perjuangannya.
Bukan menjadikan HMI sebagai kendaraan menuju kekuasaan, tetapi menjadikan HMI sebagai sekolah kehidupan yang melahirkan manusia berkualitas untuk umat, bangsa dan kemanusiaan.
HMI boleh memiliki kader yang masuk ke berbagai ruang kekuasaan.
Tetapi kekuasaan tidak boleh masuk untuk menguasai HMI.
HMI boleh memahami politik.
Tetapi HMI tidak boleh kehilangan independensi karena politik praktis.
HMI boleh melahirkan politisi.
Tetapi HMI harus tetap menjadi organisasi mahasiswa Islam yang berbasis intelektual, keilmuan dan kader umat.
Itulah relevansi HMI dari masa ke masa.
Dan itulah tanggung jawab generasi HMI hari ini.
Yakin Usaha Sampai.
Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos
Pengurus MW KAHMI Sumut 2026–2031
Social Plugin