Medan – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Pimpinan Komisariat (PK) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAPERTA UMSU) menyampaikan kritik konstruktif terhadap kebijakan kenaikan BBM yang dinilai berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Ketua Umum PK IMM FAPERTA UMSU periode 2025–2026, Arsim Tri Putra Syam Gea, menegaskan bahwa kenaikan BBM bukan hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Kenaikan BBM akan memberikan efek berantai terhadap perekonomian. Harga barang dan jasa berpotensi meningkat, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini tentu menjadi beban tambahan bagi rakyat kecil,” ujarnya.
PK IMM FAPERTA UMSU menilai bahwa pemerintah perlu mengedepankan prinsip keadilan sosial dalam setiap kebijakan strategis, termasuk kebijakan energi. Menurut mereka, subsidi harus benar-benar tepat sasaran dan dikelola secara transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Melalui pernyataan sikap ini, PK IMM FAPERTA UMSU menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM, memastikan subsidi energi tepat sasaran dan transparan, menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia, serta melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak luas.
Sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keilmuan, IMM menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan atau perubahan. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami tidak anti terhadap perubahan. Namun, setiap perubahan harus menghadirkan keadilan dan memberikan manfaat bagi rakyat. Kebijakan energi seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan, bukan justru menambah kesulitan hidup masyarakat,” tambah Arsim.
PK IMM FAPERTA UMSU berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat dan berbagai elemen bangsa untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
Dengan semangat “Energi untuk Rakyat, Bukan Beban Rakyat”, IMM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan publik secara kritis, objektif, dan konstruktif demi terwujudnya kesejahteraan bersama.(Team)
Social Plugin