masukkan script iklan disini
Medan, 14 Mei 2025 – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan (PW NW) Sumatera Utara, M. Iqbal Daulay, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Adji Febrianto terkait penempatan AKBP Oloan Siahaan sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan.
Menurut Iqbal, pengangkatan AKBP Oloan ke wilayah yang dikenal rawan konflik dan kriminalitas seperti Belawan adalah bentuk blunder manajerial yang mencoreng prinsip kehati-hatian dalam pembinaan sumber daya Polri.
“Penempatan perwira yang memiliki catatan kelam ke wilayah rawan seperti Belawan bukan hanya sembrono, tapi mencerminkan kelemahan dalam manajemen SDM Polda Sumut. Kapolda harus bertanggung jawab atas keputusan ini,” tegas Iqbal, yang juga dikenal sebagai pengamat pelayanan publik.
Diketahui, AKBP Oloan sebelumnya pernah dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Narkoba Polrestabes Medan pada tahun 2022 karena terseret dugaan menerima suap dari istri bandar narkoba. Meskipun tidak dijerat secara hukum, reputasinya menjadi sorotan luas.
Iqbal mengingatkan bahwa dalam Perkap No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Kapolda memiliki tanggung jawab mutlak dalam pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja di wilayah hukumnya, termasuk dalam pengangkatan pejabat strategis.
“Kapolda tidak bisa cuci tangan. Ini bukan sekadar soal individu, tapi soal cacat sistemik yang harus dikoreksi dari atas,” tambahnya.
PW NW Sumut Dorong Investigasi Eksternal ke Komisi III
Sebagai bagian dari langkah advokasi publik, PW NW Sumut telah mengirimkan surat resmi kepada Komisi III DPR RI, mendesak pembentukan tim investigasi independen atas insiden penembakan remaja berinisial MS (15) oleh Kapolres Pelabuhan Belawan.
“Kami ingin proses ini diawasi secara eksternal dan objektif. Komisi III harus hadir dan mengawal agar tidak terjadi impunitas,” ucap Iqbal.
Sebagai bagian dari ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Wathan terus berkomitmen dalam kontribusi sosial masyarakat, khususnya melalui pendidikan, pemberdayaan, dan advokasi keadilan sosial. “Kami bekerja langsung di tengah masyarakat. Ketika rasa keadilan dilukai, maka stabilitas sosial ikut terancam. Sudah saatnya kepolisian lebih transparan dan bertanggung jawab secara menyeluruh,” pungkasnya.(Tim).
